Kepada
Yth. Bapak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
di
Tempat
Dengan hormat,
Melalui surat ini, kami masyarakat ingin menyampaikan apresiasi terhadap Polres Ngada atas kecepatan merespon dalam menangani Laporan Polisi Nomor LP/B/16/I/2025/SPKT/Polres Ngada/Polda NTT yang dilaporkan pada tanggal 20 Januari 2025 oleh Bupati Ngada dengan delik tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Langkah cepat ini menunjukkan bahwa Polres Ngada memiliki kapasitas dan kesigapan dalam merespon laporan.
Namun, kami juga merasa penting untuk menyoroti isu kesetaraan hukum (equality before the law) dalam penanganan laporan-laporan lainnya di Polres Ngada. Cepatnya proses terhadap laporan yang diajukan oleh seorang pejabat publik, yaitu Bupati, menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: apakah laporan masyarakat biasa mendapatkan perhatian dan kecepatan penanganan yang sama?
Kritik Konstruktif: Prinsip Keadilan dalam Penegakan Hukum
Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil, tanpa diskriminasi. Dalam kasus ini, fakta bahwa pemanggilan terhadap saksi terlapor dilakukan hanya tiga hari setelah laporan diajukan (20 Januari 2025 – 23 Januari 2025) menunjukkan prioritas penanganan yang sangat cepat. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan:
1. Apakah kecepatan ini berlaku untuk semua laporan masyarakat?
2. Apakah laporan dari masyarakat biasa, yang mungkin tidak memiliki pengaruh politik, juga ditangani dengan tingkat urgensi yang sama?
Masyarakat menginginkan kesetaraan dalam penegakan hukum. Prinsip “tajam ke bawah, tumpul ke atas” tidak boleh menjadi stigma yang melekat pada institusi Polri. Oleh karena itu, kami memohon agar Kapolri memastikan bahwa semua laporan yang masuk ke Polres Ngada diproses secara profesional, adil, dan tidak diskriminatif.
Permohonan Audit Transparansi
Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polres Ngada, kami meminta Kapolri untuk memerintahkan dilakukannya audit menyeluruh terhadap semua laporan polisi yang masuk ke Polres Ngada dalam beberapa tahun terakhir. Audit ini bertujuan untuk:
1. Evaluasi Kecepatan Penanganan: Apakah semua laporan, baik dari pejabat publik maupun masyarakat biasa, ditangani dengan tingkat urgensi yang sama?
2. Konsistensi Penegakan Hukum: Apakah terdapat perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial atau jabatan pelapor?
Kami percaya bahwa audit ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat citra Polri sebagai institusi yang menjunjung tinggi prinsip equality before the law.
Harapan Kami
Kami mengapresiasi kesigapan Polres Ngada dalam menangani laporan ini, tetapi kami juga berharap agar keadilan ditegakkan secara merata. Setiap masyarakat, tanpa memandang jabatan atau status, memiliki hak yang sama di depan hukum.
Kami percaya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri memiliki komitmen kuat untuk menciptakan penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional. Dengan audit dan evaluasi yang menyeluruh, kami yakin kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan semakin meningkat.
Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak Kapolri, kami ucapkan terima kasih. Semoga Polri terus menjadi institusi yang dicintai masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan di Indonesia.
Hormat kami,
Gregorius Upi Dheo, S.H., M.H.
(Paktisi dan Pemerhati Masalah Hukum)
Tembusan:
• Kapolda NTT
• Kapolres Ngada
• Listyo Sigit Prabowo
• Listyo Sigit Prabowo Fans Club
• Divisi Propam Mabes Polri
• Humas Polres Ngada
• Divisi Humas Polri
• Mabes Polri
• Humas Mabes Pori
